Kawasan Industri Galangan Kapal akan Masuk Program Kerja Pemerintah Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memasukkan pembentukan kawasan industri galangan kapal dalam program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2018-2023.

Hal itu ditegaskan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel Prof Yusran Jusuf saat hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) tahap II di Graha BKI Jakarta, Rabu 6 Maret 2019.

“Kami akan memasukkan program pembentukan kawasan industri galangan Kapal dalam program kerja Pemprov Sulsel 2018-2023. Saya mewakili Gubernur Sulsel menyambut baik program ini untuk kemajuan Sulsel,” ujar Prof Yusran.

FGD dengan tema “Akselarasi Pembangunan Kawasan Industri Perkapalan di Sulawesi Selatan” ini digelar panitia Halalbihalal HBH Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin atau Ikatek Unhas 2019 dan Ikatan Sarjana Perkapalan (ISP) Unhas.

Ketua TGUPP Prof Yusran hadir bersama Kadis Perindustrian dan Kadis Tata Ruang Pemprov Sulsel yang diutus khusus oleh gubernur demi mendapatkan masukan-masukan cerdas untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami berterimakasih kepada ISP Unhas dan Ikatek unhas yang telah mengadakan FGD Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Perkapalan di Sulsel. Tim TGUPP mendapatkan gambaran yang terang benderang mengenai peluang industri perkapalan beserta industri turunannya,” jelasnya.

Sebagai langkah konkrit, Tim TGUPP beserta Dinas Perindustrian dan Dinas Tata Ruang Pemprov Sulawesi Selatan menyatakan siap dan segera membentuk tim Task Force Pembentukan Kawasan Industri Galangan Kapal.

“Dari FGD ini, kami akan membentuk Tim Task Force yang melibatkan ISP Unhas dan Ikatek Unhas untuk bersama-sama mengawal program ini dan segera membuat Action Plan yang detail,” kata Prof Yusran, mantan Dekan Fakultas Kehutanan Unhas ini.

Tim TGUPP juga menyambut baik dan mendukung pelaksanaan puncak rangkaian seminar maritim dengan tema “Menjadikan Sulawesi Selatan sebagai Sentra Industri Pemeliharaan Kapal Indonesia”, dalam rangka mendukung program tol laut di Makassar, 20 Maret 2019.

Galangan kapal masih minim

Ketua Bidang Repair Kapal DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Romeo Hasan Bisri dalam FGD memaparkan, jumlah dan kapasitas galangan untuk perbaikan Kapal di wilayah timur Indonesia masih sangat minim.

Dari hasil kunjungan Iperindo ke Asosiasi Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap), kata Romeo, salah satu butir meminta anggota Iperindo menyiapkan atau menambah jumlah dan kapasitas galangan.

“Jumlah perusahaan anggota Gapasdap itu sebanyak 57 perusahaan angkutan penyeberangan dan angkutan sungai dengan total 378 unit Kapal Ferry. Unit-unit kapal ini merupakan potensi untuk reparasi, jadi tidak perlu lagi diperbaiki di Jawa atau di Indonesia barat,” ujarnya.

Romeo juga memaparkan hasil kunjungan ke DPP Indonesia National Shipowners’ Associaton (INSA) yang memiliki anggota sekitar 1.500 perusahaan pelayaran di tanah air.

“DPP INSA juga memiliki masalah yang sama dengan Asosiasi Gapasdap yaitu minimnya jumlah dan kapasitas galangan kapal di wilayah timur, sehingga anggota INSA butuh waktu dan biaya mobilisasi Kapal ke wilayah barat untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal,” ungkapnya.

Masukan dari Iperindo tentang kebutuhan bahan baku material pelat dan material utama lainnya seperti pelat kapal, cat kapal, kawat las, dan lain-lain masih mahal.

“Sebab biaya logistik dan belum adanya pabrik baja di Sulawesi Selatan. Ini bisa ditaktisi dengan membuat pusat logistik material kapal di Sulsel, Bahkan ini sudah dilakukan di Bitung, Sulawesi Utara,” ujarnya.

Pada FGD ini, hadir pula Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Kemenhub, Capt Budi Mantoro. Ia memaparkan data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Total jumlah kapal berbendera Indonesia yang berlayar di Indonesia per Desember 2018 berjumlah 29.928 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran,” ujar Budi Mantoro.

“Untuk kapal pemerintah sendiri termasuk Kapal kapal perintis, kapal rede, kapal ternak, kapal kontainer yang masuk dalam program tol laut dan sebahagian besar berlayar di Kawasan timur Indonesia butuh galangan kapal untuk perawatan,” tegasnya.

Skema KPBU

Masukan lain di FGD datang dari DPP Ikatek Unhas AM Sapri Pamulu. Sapri yang mengikuti perbincangan pemateri pada sesi pertama, menyebutkan, ada beberapa langkah bisa diambil terkait usaha membangkitkan kembali industri perkapalan di Sulsel.

“Ada skema yang bisa ditempuh yakni pemanfaatan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) untuk pembangunan galangan sebagai infrastruktur penunjang pelabuhan,” ujar Sapri.

Meski dalam Perpres 38 Tahun 2015 Tentang KPBU, galangan ini belum masuk kategori infrastruktur prioritas. “Tapi menurut saya ini peluang bagi kita dan stakeholders industri maritim utk mengendorse skema KPBU tersebut untuk galangan,” ujarnya.

“Mengingat potensi yang sangat besar di Indonesia timur. Selain transportasi laut sebagai jalan konektivitas, juga pemanfaatan dan peningkatan hasil dari wilayah laut yang sangat luas,” jelas Sapri.

Menurutnya, program galangan dapat dimasukkan di kategori baru jenis KPBU di infrastruktur transportasi, sarana/prasarana penunjang pelabuhan ke Bappenas.

Poin kedua, lanjut Sapri, dengan skema KPBU, Pemda yang sudah siap lahan galangan/kawasan industri bisa menjadi PJPK KPBU, sehingga dapat terlibat bersama dengan swasta melalui Perusda.

“Beberapa benefit fiskal dan lain-lain dari skema KPBU dapat dimanfaatkan. Kemudian pembiayaan, pembangunan, dan operasional pemeliharaan juga punya masa konsesi yang panjang,” jelasnya.

Poin ketiga, saran Sapri yakni dengan mendorong Pemprov Sulsel untuk segera membentuk simpul KPBU. Langkah ini untuk membuka ruang kerja sama dengan mitra badan usaha dalam membangun dan mengoperasikan semua jenis infastruktur yang dibutuhkan.

Hanya 20 Persen

Tak ketinggalan pula Direktur Pengembangan Sumber Daya PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Saifudin Wijaya menunjukkan data kapal yang masuk klasifikasi BKI yang direparasi di Indonesia timur.

Menurut data BKI tahun 2018 bahwa jumlah kapal klasifikasi BKI yang beredar di wilayah timur Indonesia sekitar 1.324 unit kapal.

“Namun yang docking di wilayah timur hanya 279 kapal atau hanya 20 persen. Selebihnya melakukan pengedokan di galangan wilayah barat Indonesia,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian menyarankan agar Pemprov Sulsel menjemput bola terhadap peluang industri pemeliharaan kapal ini dengan menyiapkan kawasan dan mengundang para pelaku bisnis untuk masuk berinvestasi di Sulawesi selatan.

Kementerian perindustrian bisa mensupport dalam hal paket bantuan, pelatihan, dan menumbuhkan program program vokasi untuk industri pemeliharaan kapal di Sulsel.

Ketua Bidang Industri Kapal DPP Iperindo Sophan Sophian menambahkan, hal pertama yang dapat dilakukan Sulsel adalah mengembangkan industri perbaikan kapal terlebih dahulu.

Sophan Sophian menjelaskan jika bidang perbaikan kapal relatif membutuhkan biaya kecil dibanding harus memaksakan langsung membangun galangan kapal besar.

“Diawali dari reparasi kapal lebih dahulu. Saya kira lama kelamaan akan besar,” ujarnya.

“Padahal kalau mau digarap lebih serius lagi, setidaknya dari jumlah 1,324 kapal itu paling tidak bisa didorong untuk melakukan perbaikan di Sulsel. Saya yakin industri perkapalan di Sulsel bakal maju pesat,” ujarnya.

Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan atau ISP Unhas M Fitri Natriawan menambahkan, FGD ini fokus membahas bagaimana dukungan atau kebijakan pada level kementerian/BUMN untuk mempercepat pembangunan kawasan industri perkapalan di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dan kami senang pihak Pemprov Sulsel menangkap peluang yang ada. Semoga Pemerintah Provinsi Sulsel mewujudkan kesiapan tentang pembangunan kawasan industri perkapalan di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Fitri.

Saatnya Sulsel Bangkit

Ketua HBH Ikatek Unhas 2019 Anwar Mattawape mengatakan, latar belakang dilaksanakannya FGD ini adalah kegelisahan pelaku bidang kemaritiman akan kondisi industri perkapalan di Sulawesi Selatan. Padahal Sulsel adalah sejarah maritim di Indonesia.

Mulai dari perniagaan maritim, kata Anwar, Sulsel adalah sentra pelabuhan di Nusantara hingga sejarah galangan kapal Pinisi ada di Sulsel.

Posisi strategis Sulsel, lanjut Anwar, sebagai hub atau konektivitas ekonomi nasional melalui laut dari wilayah Indonesia timur.

Pada FGD tersebut, panitia mengundang pelaku galangan dan pelayaran. Lalu pemerintah pusat yang diwakili Kemenhub dan Kemenperin. Lalu Pemprov Sulsel yang diwakili Tim TGUPP, Dinas Perindustrian, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Pekerjaan umum.

Lalu perwakilan Ikatek dan ISP Unhas sebagai alumni yang juga merupakan praktisi serta pelaku usaha yang menjadi akselerator dan inisiator percepatan industri perkapalan.

“Diskusi ini mengundang praktisi maritim dari pihak pemerintah pusat dan provinsi, lalu BKI, Insa, Iperindo, Alfi, dan lainnya. Hal ini untuk mendapatkan referensi tentang potensi bisnis industri perkapalan di Sulsel,” jelas alumnus Teknik Perkapalan Unhas ini.

Hasil kegiatan FGD, lanjut Anwar, untuk mendapatkan analisis dan rekomendasi demi akselerasi pembangunan kawasan industri perkapalan di Sulawesi Selatan. Serta sebagai referensi materi pada seminar nasional kemaritiman Ikatan Alumni Teknik Unhas.

“Kami menangkap bahwa Pemprov Sulsel siap mendukung akselerasi pembangunan industri perkapalan, melalui Prof Yusran Jusuf selaku ketua TGUPP dan Dinas Propinsi Sulsel siap mendukung maksimal mewujudkan upaya ini,” jelasnya.

SUMBER